Jumat, 08 Juni 2012

Peranan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan


BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Undang-  Undang  sistem  pendidikan  nasional  nomor  20  tahun  2003  pasal  11ayat 1  mengamanatkan  kepada  pemerintah  dan  pemerintah daerah  untuk  menjamin terselenggaranya pendidikan  yang  bermutu bagi  setiap warga  negara.  Terwujudnya pendidikan  yang  bermutu  membutuhkan  upaya  yang  terus  menerus  untuk  selalu meningkatkan pendidikan. Pada  dasarnya  terdapat  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan pendidikan,  antara  lain:  guru, siswa, sarana  dan  prasarana, lingkungan  pendidikan, kurikulum. Dari  beberapa faktor tersebut, guru  dalam kegiatan proses pembelajarandi  sekolah  menempati  kedudukan  yang  sangat  penting  dan  tanpa  mengabaikan faktor  penunjang  yang  lain, guru  sebagi  subyek  pendidikan  sangat  menentukan keberhasilan  pendidikan  itu  sendiri. Studi  yang  dilakukan  Heyneman  &  Loxley pada  tahun  1983  di  29  negara  menemukan  bahwa  di  antara  berbagai  masukan (input)  yang  menentukan  mutu  pendidikan  (yang  ditunjukkan  oleh  prestasi  belajar siswa)  sepertiganya  ditentukan  oleh  guru. Peranan  guru  makin  penting  lagi  ditengah  keterbatasan sarana  dan  prasarana  sebagaimana  dialami  oleh  negara-negara sedang  berkembang. Lengkapnya  hasil  studi  itu  adalah: di  16  negara  sedang berkembang, guru  memberi  kontribusi  terhadap  prestasi  belajar  sebesar  34%, sedangkan  manajemen  22%, waktu  belajar  18%  dan  sarana  fisik  26%. Di  13negara  industri, kontribusi  guru  adalah  36%, manajemen  23%, waktu  belajar  22%dan  sarana  fisik  19%  (Dedi  Supriadi,  1999:  178).  Fasli  Jalal  (2007:1)  mengatakan bahwa  bahwa  pendidikan  yang  bermutu  sangat  tergantung  pada  keberadaan  guru yang bermutu, yakni  guru yang  profesional, sejahtera dan  bermartabat. Oleh karena itu  keberadaan  guru  yang  bermutu  merupakan  syarat  mutlak  hadirnya  sistem  dan praktik pendidikan yang bermutu. Disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Melalui Sertifikasi Guru di Universitas Muhammadiyah Purworejo, 5 Juli 2008. Dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo Hampir  semua  bangsa  di  dunia  ini  selalu  mengembangkan  kebijakan  yang mendorong  keberadaan  guru  yang  bermutu. Salah  satu  kebijakan  yang dikembangkan  oleh  pemerintah  di  ban yak  negara  adalah   kebijakan  intervensi langsung  menuju  peningkatan  mutu  dan  memberikan  jaminan  dan  kesejahteraan hidup  guru yang memadai. Beberapa  negara  yang  mengembangkan  kebijakan  inibisa  disebut  antara  lain  Singapore, Korea  Selatan, Jepang, dan  Amerika  Serikat. Negara-negara  tersebut  berupaya  meningkatkan  mutu  guru  dengan mengembangkan  kebijakan  yang  langsung  mempengaruhi  mutu  dengan melaksanakan  sertifikasi  guru.  Guru  yang  sudah  ada  harus  mengikuti  ujikompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru.
B.Undang- Undang Guru dan Dosen
Indonesia  pada  tahun  2005  telah memiliki  Undang-Undang Guru  dan  Dosen, yang  merupakan  kebijakan  untuk  intervensi  langsung  meningkatkan  mutukompetensi  guru  lewat  kebijakan  keharusan guru  memiliki  kualifikasi  Strata  1 atau D4, dan  memiliki  sertifikat  profesi.  Dengan  sertifikat  profesi  ini  pula  guru  berhak mendapatkan  tunjangan  profesi. Di  samping  UUGD  juga  menetapkan  berbagai tunjangan  yang  berhak  diterima  guru  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UUGD ini pada intinya adalah meningkatkan mutu kompetensi guru seiring dengan peningkatkan kesejahteraan mereka. Sudah  barang  tentu, setelah  cukup  lama  melakukan  sosialisasi  UUGD  ini, patut  mulai  dipertanyakan  apakah  sertifikasi  akan  secara  otomatis  meningkatkan mutu  kompetensi  guru, dan  kemudian  akan  meningkatkan  mutu  pendidikan?, Adakah jaminan bahwa dengan memiliki sertifikasi, guru akan lebih bermutu?, Pertanyaan ini penting untuk dijawab  secara  kritis analitis. Karena  bukti-bukti hasil sertifikasi dalam kaitan dengan  peningkatan mutu guru bervariasi. Di AmerikaSerikat  kebijakan  sertifikasi  bagi  guru  belum  berhasil  meningkatkan  mutu kompetensi  guru, hal  antara  lain dikarenakan  kuatnya  resistensi  dari  kalangan  gurusehingga pelaksanaan  sertifikasi berjalan amat lambat. Sebagai contoh dalam kurun waktu  sepuluh  tahun, mulai  tahun  1997 – 2006, Amerika  Serikat  hanya mentargetkan 100.000  guru  untuk  disertifikasi. Bandingkan dengan  Indonesia  yang dalam  kurun  waktu  yang  sama  mentargetkan  mensertifikasi  2,7  juta  guru. sebaliknya kebijakan yang sama telah berhasil meningkatkan mutu kompetensi guru di Singapore dan Korea Selatan. (Fasli Jalal. 2007: 2).
C.Sertifikasi Guru
Undang-undang  Guru dan Dosen  merupakan  suatu  ketetapan  politik  bahwa pendidik  adalah  pekerja  profesional,  yang  berhak  mendapatkan  hak-hak  sekaligus kewajiban profesional. Dengan  itu diharapkan, pendidik  dapat  mengabdikan  secara total  pada  profesinya  dan  dapat  hidup  layak  dari  profesi  tersebut. Dalam  UUGD ditentukan bahwa seorang:
• Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
• Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen.
• Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi  profesional, dan kompetensi sosial.
Pertama, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta  didik  yang  meliputi  pemahaman  terhadap  peserta  didik,  per ancangan  danpelaksanaan  pembelajaran, evaluasi  hasil  belajar, dan  pengembangan  peserta  didik untuk  mengaktualisasikan  berbagai  potensi  yang  dimilikinya.
Kedua,  kompetensikepribadian adalah  kepribadian  pendidik  yang  mantap,  stabil,  dewasa,  arif,  dan berwibawa,  menjadi  teladan  bagi  peserta  didik,  dan  berakhlak  mulia. 
Ketiga,kompetensi  sosial adalah  kemampuan  pendidik  berkomunikasi  dan  berinteraksi secara  efektif  dengan  peserta  didik, sesama  pendidik,  tenaga  kependidikan, orangtua/wali  peserta  didik,  dan  masyarakat.
 Keempat, kompetensi  profesional adalah  kemampuan  pendidik  dalam  penguasaan  materi  pembelajaran  secara  luas dan  mendalam  yang  memungkinkannya  membimbing  peserta  didik  memperoleh kompetensi  yang  ditetapkan. Untuk  dapat  menetapkan  bahwa  seorang  pendidik sudah  memenuhi  standard  profesional  maka  pendidik  yang  bersangkutan  harus mengikuti  uji  sertifikasi  guru  untuk  pendidikan  dasar  dan  menengah,  serta  uji sertifikasi dosen untuk pendidikan tinggi. Sertifikasi  guru  adalah  proses  pemberian  sertifikat  pendidik  kepada  guru. Sertifikat  pendidik diberikan  kepada guru  yang telah  memenuhi  standar profesional guru.  Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktikpendidikan yang bermutu. Sertifikasi guru bertujuan untuk:
1. Menentukan  kelayakan  guru  dalam  melaksanakan  tugas  sebagai  agenpembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
2. Meningkatkan proses d an mutu hasil pendidikan,
3.Meningkatkan martabat guru, dan
4.Meningkatkan profesionalitas guru.
Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.
1.Melindungi  profesi  guru  dari  praktik-praktik  yang  tidak  kompeten,  yang  dapat merusak citra profesi guru..
2.Melindungi  masyarakat  dari  praktik-praktik  pendidikan  yang  tidak  bermutu  dan tidak profesional.
3.Meningkatkan kesejahteraan guru.
Sertifikasi guru merupak an upaya peningkatan mutu guru yan g  diikuti denganpeningkatan  kesejahteraan  guru,  sehingga  diharapkan  dapat  menin gkatkan  mutupembelajaran  dan  mutu  pendidikan  di  Indonesia  secara  berkelanjutan  (Depdiknas.2008:  1).  Pelaksan aan  sertifikasi  guru  dalam  jabatan  dapat  dilakukan   melalui  duacara  yaitu:  (1)  penilaian  portofolio  guru  dan  (2)  jalur  pendidikan.  Kedua  caratersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.
1.Melalui Penilaian Portofolio Guru
Permendiknas  Nomor  18  tahun  2007  men yatakan  bahwa  sertifikasi  bagiguru   dalam  jabatan  dilaksanakan  melalui  uji  kompetensi  untuk  memperoleh sertifikat  pendidik.  Uji  kompetensi  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  penilaianportofolio, yang merupakan  pengakuan  atas pengalaman  profesional  guru  dalambentuk  penilaian  terhadap  kumpulan dokumen  yang  mencerminkan  kompetensiguru.  Komponen  penilaian  portofolio  mencakup:  (1)  kualifikasi  akademik,  (2)pendidikan  dan  pelatihan,  (3)  pen galaman  mengajar,  (4)  perencanaan   danpelaksanaan  pembelajaran,  (5)  penilaian  dari  atasan  dan  pengawas,  (6)  prestasi akademik,  (7)  karya  pengembangan  profesi,  (8)  keikutsertaan  dalam  forum ilmiah,  (9)  pengalaman  organisasi  di  bidang  kep endidikan  dan  sosial,  dan  (10)penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
2.Melalui Jalur Pendidikan
Penetapan  peserta  sertifikasi  melalui  penilaian  portofolio  berdasarkanpada  urutan  prioritas  masakerja  sebagai  guru,  usia,  pangkat/golongan,  bebanmengajar,  tugas  tambahan,  dan  prestasi  kerja.  Dengan  persyaratan  tersebutdiperlukan  waktu  yang  cukup  lama  bagi  guru  muda  yang  berprestasi  untukmengikuti  sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilak sanakan sertifikasi guru  dalamjabatan  yang mampu  mengakomodasi  guru-guru muda berpr estasi  yaitu melalui jalur pendidikan. Pelaksana sertifikasi melalui jalur pendidikan ini adalah LPTKyang  ditunjuk  sesuai  keputusan  Mendiknas  No.122/P/2007.  Sertifikasi  melalu ijalur pendidikan  diorientasikan bagi  guru yunior yang  berprestasi dan mengajar pada  pendidikan  dasar  (SD  dan  SMP).  Program  sertifikasi  guru  melalui  jalur pendidikan  diselenggarakan  selama-laman ya  2  (dua)  semester  dan  diakhiri dengan  asesmen.  Hasil  asesmen   digunakan  untuk  menentukan  kelayakan peserta  mengikuti  uji  kompetensi  yan g  d iselenggarakan  oleh  LPTK penyelenggara. Uji kompetensi terdiri atas uji tulis dan uji kinerja.
D.Jaminan Mutu
Adakah jaminan bah wa sertifikasi  guru akan meningkatk an mutu pendidikan? Ada  beb erapa  hal  yang  perlu  untuk  dikaji  secara  mendalam  untuk  memberikan jaminan bahwa sertifikasi guru akan meningkatkan mutu pendidikan. Pertama  dan  sekaligus  yang  utama,  sertifikasi  merupakan  sarana  atau instrumen  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  bukan  tujuan  itu  sendiri.  Perlu  ada kesadaran dan  pemahaman  dari  semua  fihak  bahwa  sertifikasi  adalah  sarana  untuk menuju  mutu.  Sertikasi  bukan  tujuan  itu  sendiri.  Kesadaran  dan  pemahaman  ini akan  melahirkan  aktivitas  yang  benar,  bahwa apapun  yang  dilakukan adalah  untuk mencapai  mutu.  Kalau  seorang  guru  k embali  masuk  kampus  untuk  kualifikasi, maka  belajar  kembali  ini  untuk  mendapatkan  tambahan  ilmu  pengetahuan  dan ketrampilan, sehingga mendapatkan  ijazah  S-1. Ijazah  S-1  bukan  tujuan yang  harus dicapai  dengan  segala cara,  termasuk cara  yang  tidak  benar melainkan kon sekuensi dari  telah  belajar  dan  telah  mendapatkan  tamb ahan  ilmu  dan  ketrampilan  baru.Demikian  pula  kalau  guru  mengikuti  uji  sertifikasi,  tujuan  utama  bukan  untuk mendapatkan  tunjangan  profesi,  melainkan  untuk  dapat  menunjukkan  bahwa  yang bersangkutan  telah  memiliki  kompetensi  sebagaimana  disyaratkan  dalam  standard kemampuan  guru.  Tunjangan  profesi  adalah  konsekuensi  logis  yang  menyertai adanya  kemampuan  yang  dimaksud.  Dengan  menyadari  hal  ini  maka  guru  tidak akan  mencari  jalan  lain  guna memperoleh  sertifikat profesi  kecuali  mempersiapkan diri dengan belajar yang benar untuk men ghadapi  uji sertifikasi. Kedua,  konsistensi  dan  ketegaran  pemerintah.  Sebagai  suatu  kebijakan  yang bersentuhan   dengan  berbagai  kelompok  masyarakat  akan  mendapatkan  berbagai tantangan  dan  tuntutan.  Paling  tidak  tuntutan  dan  tantangan  ak an  muncul  dari  3 sumber.  Sumber  pertama  adalah  dalam  penentuan  lembaga  yang  berhak melaksanakan  uji  sertifikasi.  Berbagai  lembaga  penyelenggara  pendidikan  tinggi, khususnya  dari  fihak  Lembaga  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  Swasta  akan menuntut  untuk  diberi  hak  menyelenggarakan  dan  melaksanakan  uji  sertifikasi. Demikian  juga,  akan  muncul  tuntutan  dari  b erbagai  LPTK  negeri  khususnya  di daerah  luar  jawa  akan  menuntut  dengan  alasan  demi  keseimbangan  geografis. Tuntutan  ini  akan  mempengaruhi  penentuan  yang  mendasarkan  pada  objektivitas kemampuan  suatu  per guruan  tinggi.  Ketegaran  dan  konsistensi  pemerintah  juga diperlukan  untuk  menghadapi  tuntutan  dan  sekaligus  tantangan  b agi  pelaksana Undang-Undang  yang  muncul  dari  kalangan  guru  sendiri.  Mereka  yang  sudah senior  atau  merek a  para  guru  yang  masih  jauh  dari  pensyaratan  akan  menentang dan menuntut berbagai kemudahan agar bisa memperoleh sertifikat profesi tersebut. Ketiga,  tegas  dan  tegakkan  hukum.  Dalam  pelaksanaan  sertifikasi,  akan muncul  berbagai  penyimpangan  dari  aturan  main  yang  sudah  ada.  Adanya penyimpangan  ini  tidak  lepas  dari  adanya  upaya  berbagai  fihak,  khususnya  guru untuk  mendapatkan  sertifikat  profesi  den gan  jalan  pintas.  Penyimpangan  yang muncul dan  harus diwaspadai adalah  pelaksanaan sertifikasi  yang tidak  benar.  Oleh karenan ya,  begitu  ada  gejala  penyimpangan,  pemerintah  harus  segera  mengambil tindakan  tegas.  Seperti  mencabut  hak  melaksanakan  sertifikasi  dari  lembaga  yang dimaksud,  atau  menetapkan  seseorang  tidak  boleh  menjadi  penguji  sertifikasi,  dan lain sebagainya. Keempat,  laksanakan  UU  secara  konsekuen.  Tuntutan  dan  tantangan  juga akan  muncul  dari  berbagai  daerah  yan g  secara  geografis  memiliki  tingkat pendidikan  yang relatif tertinggal.  Kalau  UUGD  dilaksanakan  maka sebagian  besar dari  pendidik di  daerah ini tidak  akan  lolos sertifikasi. Pemerintah harus  konsekuen bahwa  sertifikasi  merupakan  standard  nasional  yang  harus  dipatuhi. Toler ansi  bisa diberikan dalam pengertian  waktu  transisi. Misaln ya, untuk Jawa  Tengah  transisi  5 tahun,  tetapi  untuk  daerah  yang  terpencil  transisi  10  tahun.  Tetapi  standard  tidak mengenal toleransi. Kelima pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah  menyediakan  anggaran  yang memadai,  baik  untuk  pelaksanaan  sertifikasi  maupun  untuk  pemberian  tunjangan profesi.
E. Pembinaan dan Pemberdayaan Pasca Sertifikasi
Pembinaan  guru  harus  berlangsung  secar a  berkesinambungan,  k arena  prinsip mendasar  ad alah guru  harus  merupakan
a learning  person
,  belajar sepanjang  hayat
masih  di  kandung badan.  Sebagai  guru profesional dan  telah menyand ang sertifikat pendidik, guru  berkewajiban  untuk  terus  mempertahankan  prosionalitasnya sebagai guru.   Pembinaan  profesi  guru  secara  terus  menerus  ( continuous  profesional development ) menggunakan wad ah guru yang sudah ada, yaitu kelompok kerja guru (KKG)  untuk  tingkat  SD  dan  musyawarah  guru  mata  pelajar an  (MGMP)  untuk tingkat  sekolah  menengah.  Aktifitas  guru  di  KKG/MGMP  tidak  saja  untuk menyelesaikan  persoalan  pengajaran  yan g  dialami  guru  dan  berbagi  pengalaman mengajar  antar  guru,  tetapi  dengan  strategi mengembangkan  kontak  akademik  dan melakukan refleksi diri. Desain  jejaring  kerja  ( networking )  peningkatan  profesionalitas  guru berkelanjutan  melibatkan  instansi  Pusat,  Pusat  Pengembangan  dan  Pemberdayaan Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  (P4TK),  Lembaga  Penjaminan  Mutu Pendidikan  (LPMP)  dan  Dinas  Pendidikan  Propinsi/Kabupaten/Kota  serta Pergu ruan Tinggi setempat. P4TK  yang  berbasis  mata  pelajaran  membentuk  Tim  Pengembang  Materi Pembelajaran, bekerjasama dengan Per gu ruan Tinggi bertu gas:
• menelaah d an mengembangkan materi untuk kegiatan KKG dan MGMP
• mengembangkan model- model pembelajaran
• mengembangkan modul untuk pelatihan instruktur dan guru inti
• memberikan pembek alan  kepada instruktur pad a LPMP
• mendesain pola dan mek anisme kerja instruktur dan guru inti dalam kegiatan KKG dan MGMP LPMP  bersama  dengan   Dinas  Pendidikan  Propinsi  melakukan  seleksi  guru  utk menjadi  Instruktur  Mata  Pelajaran  Tingkat  Propinsi  per  mata  pelajaran  dengan tugas:
• menjadi narasumber dan  fasilitator pada kegiatan KKG dan MGMP
• mengembangkan inovasi pembelajar an untuk KKG dan MGMP
• menjamin keterlaksanaan kegiatan KKG d an MGMP Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota  melakukan  seleksi  Instruktur  Mata  Pelajaran Tingkat Kab/Kota dan membentuk Guru Inti per mata pelajaran dengan tugas:
• motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG d an MGMP
• menjadi fasilitator pada kegiatan KKG d an MGMP
• mengembangkan inovasi pembelajar an
• menjadi narasumber pad a kegiatan KKG dan MGMP KKG  dan  MGMP  sebagai wadah  pengembangan  profesi  guru  melakukan  kegiatan yang  bermanfaat  bagi  profesi  guru.  Selain  itu  perlu  adanya  pemberdayaan ( empowerment )  guru  yang  telah  memperoleh  sertifikat.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  adanya  pemberian  tugas  yang  sesuai  d engan  kompetensi  guru  maupun adanya  dorongan  dari  fihak  manajemen  sekolah  yang  mampu  menumbuhkan motivasi  kerja  bagi  para  guru.  Menin gk atnya  kompetensi  gu ru  yang  didukung adanya  motivasi  kerja  yan g  tinggi  akan  dapat  meningkatkan  kinerja  guru. Meningkatnya  kinerja  guru  akan  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  mutu  pendidikan  secara  keseluruhan,  kar ena  ujung tombak  dari  kegiatan  pendidikan  adalah  pada  kegiatan  pembelajaran  yang dirancang dan dilaksanak an oleh  guru.
F.Penutup
Upaya  yang  sungguh-sungguh  perlu  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  guru yang  profesional:  sejahtera  dan  memiliki  kompetensi.  Hal  ini  merupak an  syarat mutlak  untuk  menciptakan  sistem  dan  praktik  pendidikan  yang  bermutu.  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  sebagai  suatu  kebijakan  untuk  mewujudkan  guru profesional.  UUGD  yang  menetapkan  kualifikasi  dan  sertifikasi  akan  menentukan mutu  dan  kompetensi  guru.  Namun  demikian,  pelaksanaan  sertifikasi  akan menghadapi  berbagai kendala. Di  samping  persoalan biaya,  berbagai tantangan  dan tuntutan  juga  akan  muncul.  Bagaimana  cara  pemerintah menghadapi tantangan  dan tuntutan  ini,  akan menentukan  apakah sertifikasi  akan  berhasil  meningkatkan mutu kompetensi  guru.  Selain  hal  tersebut,  pembinaan  dan  pemberdayaan  guru  pasca sertifikasi  juga  akan  menentukan  apakah  kegiatan  sertifikasi  akan  meningkatk an mutu  pendidikan  atau tidak. Pembinaan dan pemberdayaan  yang kurang tepat tidak menutup  kemungkinan  akan  men yebabkan  kegiatan  sertifikasi  sekedar  kegiatan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  guru  sebagai  tujuan  antara,  sementara  tujuan akhir dari kegiatan sertifikasi untuk meningkatkan mutu  pendidikan menjadi kurang mendapat perh atian dari peserta sertifikasi.
DAFTAR PUSTAKA
•Departemen  Pendidikan  Nasional  (2006)Undang-undang  Republik  Indon esia,  No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
•Direktoran  Jendral  Pendidikan  Tinggi,  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008).Pedoman  Penyelenggaraan  Program  Sertifikasi  Guru  Dalam  JabatanMelalui Jalur Pendidikan. Jakarta.
•Fasli  Jalal.  (2007).Sertifikasi  Guru  Untuk  Mewujudkan  Pendidikan  YangBermutu?.  Makalah  disampaikan  pada  seminar  pendidikan  yangdiselenggarakan oleh  Program  Pascasarjana Unair,  tanggal  28  April  2007di Surabaya
•Muchlas  Samani.  (2008).Sertifikasi  Guru  Sebagai  Bagian  Peningkatan  KualitasPendidikan.  Makalah  disampaikan  pada  seminar  Strategi  PeningkatanKualitas Pendidikan. Program Pascasarjana UNY, 22 Maret di Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar